• History

Perjalanan REDD+ di Indonesia


Kesepakatan Paris mengirimkan pesan kuat terhadap pengakuan nilai penting dari kegiatan konservasi dan restorasi hutan sebagai bagian dari aksi iklim global. Akhirnya disepakati bahwa aksi iklim global tidak hanya berpusat pada konservasi energi. Mekanisme REDD+ secara khusus disebutkan sebagai bagian penting dan jelas dalam strategi mitigasi perubahan iklim dunia untuk mencapai tujuan global baru yaitu net-zero emission pada paruh kedua abad ini.

 
"REDD+ adalah mekanisme yang dibangun untuk memberi insentif positif bagi negara berkembang yang bersedia dan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan."

Indonesia dengan luas tutupan hutan 98.072,7 juta hektar, atau sekitar 52,2 persen dari luas daratannya, sebenarnya berpeluang menerapkan mekanisme ataupun skema yang memberikan insentif positif atas upaya bersama menjaga kelestarian hutan. Mengarusutamakan REDD+ dalam tata kelola kehutanan Indonesia akan menjadi katalis implementasi kerangka pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau. Pada gilirannya upaya ini tidak hanya mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan namun juga akan memastikan upaya penanganan perubahan iklim dari sektor penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebutuhan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



REDD+ bekerja dengan paradigma baru bahwa menebang pohon tidak sama dengan menjaga penghidupan. Program strategis REDD+ disusun dengan mempertimbangkan tercapainya tujuan kesejahteraan yang setara, keanekaragaman hayati yang terjaga dan penurunan emisi yang terukur. Dengan ini sinergi dari program strategis REDD+ dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia yang rendah karbon.



Sementara itu, krisis kebakaran dan kejadian bencana asap 2015 telah menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil emisi karbon. Perkiraan awal dari kerugian ekonomi untuk Indonesia akibat kebakaran 2015 melampaui US$16 milyar (World Bank, 2015). Jumlah ini dua kali lebih besar dari kerugian dan kerusakan akibat tsunami 2004 di Aceh, atau setara dengan 1,8 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika mampu menghentikan kebakaran hutan dan lahan gambut, Indonesia bisa mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca 29 persen pada 2030.

REDD+ di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak tahun 2010 yang berpuncak pada pembentukan Badan Pengelola (BP) REDD+ pada 2013 yang juga menandai berakhirnya masa Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+. Pembentukan BP REDD+ kemudian diikuti dengan penunjukan kelengkapan kelembagaannya pada awal 2014. Sejak awal pembentukannya BP REDD+ bergerak cepat mengintegrasikan kebijakan dan program REDD+ dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat desa. Targetnya adalah agregasi di tingkat nasional.



Kolaborasi koordinasi antara organisasi masyarakat sipil, masyarakat dan pemerintah baik nasional maupun lokal untuk demi kelestarian hutan melalui perbaikan tata kelola hutan dan penegakan hukum maupun perizinan.

Dalam melaksanakan programnya, BP REDD+ menggunakan pendekatan yurisdiksi dengan memilih 11 provinsi prioritas sebagai mitra dalam pelaksanaan program REDD+ di Indonesia. Ke-11 provinsi prioritas dipilih berdasarkan perkiraan kontribusi emisinya.

Dalam masa interim menuju fase berikutnya, yaitu transformasi dari fase persiapan menuju fase pembayaran berbasis kinerja, BP REDD+ merumuskan program-program strategis yang disebut 5 Prasyarat dan 10 Aksi Imperatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi karbon.

 
"BP REDD+ memiliki apa yang disebut 5P 10I (5 Prerequisite/prasyarat dan 10 Imperative Action/Aksi Imperatif) pada 2014. Lima Prasyarat ini merupakan sebuah prasyarat untuk memasuki tindakan imperatif pada 2014". Lebih lanjut tentang aksi imperatif dapat dilihat disini.

Peralihan pemerintahan dan keputusan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta lembaga-lembaga negara yang terkait demi penyerdehanaan yurisdiksi membuat REDD+ memperlambat lajunya dan harus memikirkan ulang strategi pelaksanaan program REDD+.

Bermitra dengan Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim – KLHK, Program REDD+ di Indonesia memfokuskan kegiatan sesuai dengan urgensi daerah dan permasalahan demi mencapai substansi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut sebagai bagian upaya global menahan perubahan iklim dengan tetap mengawal pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sesuai dengan NAWACITA.

Program REDD+ Indonesia memfokuskan pada aksi strategis pencegahan kebakaran lahan dan hutan; reformasi dan penegakan hukum; penanganan konflik; pengakuan dan perlindungan masyarakat adat; perhutanan sosial; dan aksi komunikasi, kampanye dan pelibatan para pihak. Enam provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dipilih sebagai mitra bagi pelaksanaan keenam aksi strategis program REDD+ Indonesia dalam fase transisi memasuki pelaksanaan fase II implementasi REDD+ di Indonesia.

Publikasi Satgas REDD+ dan BP REDD+ dapat dilihat di bawah ini.


Referensi terkait:

share this on:

Buletin

Maret
  • Maret
  • Februari
  • Januari

United Nations Development Programme - 2016